large image
AKSELERASI PEMBANGUNAN MELALUI PERAN KELITBANGANGAN
Kategori Berita | Diposting pada : 2018-05-03 -|- 10:13:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

Menghadapi dinamika reformasi dan otonomi daerah yang memberikan kewenangan yang lebih luas bagi daerah juga menuntut adanya kemandirian daerah dalam melaksanakan berbagai pola pembangunan sehingga memberikan konsekuensi bertambah banyaknya kebijakan yang harus dipecahkan di Kabupaten/Kota, maka perlu adanya dukungan penetapan strategi kebijakan nasional secara baik dan tepat serta mengakar pada kondisi dan kultur lokal secara kuat pula.


 


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang diturunkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah mengamanatkan perubahan Perangkat Daerah yang memuat ketentuan-ketentuan dalam pembentukan satuan kerja perangkat daerah, jenis, kriteria tipelogi, kedudukan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Peraturan tersebut merupakan Pedoman bagi Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota dalam rangka penataan Kelembagaan Perangkat Daerah untuk pembentukan organisasi perangkat daerah yaitu Dinas, Badan, Sekretariat, Kecamatan serta Kelurahan.


 


Besarnya peran Pemda ini menuntut perlunya kemampuan dan proporsionalitas dalam penetapan strategi kebijakan lokal. Dalam kaitan tersebut, penyusunan perencanaan program dan kebijakan haruslah dilandasi oleh hasil-hasil penelitian, baik yang bersifat penelitian dasar maupun penelitian terapan


Selain itu Pemerintah Daerah dituntut untuk bisa menggokomodir penelitian yang akan dilakukan oleh masyarakat baik yang dilakukan oleh swasta atau kalangan kampus serta yang terpenting pemanfaatan dan penerapan dari hasil penelitian itu sendiri.


 


Untuk itu kekuatan unsur penelitian dan pengembangan (litbang), dalam segala lini dan sektor pemerintahan menjadi sangat strategik untuk diterapkan dan dikembangkan baik itu melibatkan sektor swasta, kalangan kampus dan terutama oleh pemerintah daerah itu sendiri


 


Pemerintah Kota Cilegon, menindaklanjuti kebijakan Pemerintah Pusat tersebut dengan membentuk Struktur Organisasi Tata Kelola yang baru, melalui Perda Kota Cilegon Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah. Sehingga mulai tahun 2017, Bappeda Kota Cilegon selain menjalankan Urusan Penunjang Pemerintah Tentang Perencanaan, Kini memiliki Tugas Baru menjalankan urusan Penelitian dan Pengembangan.


 


Dengan munculnya nomenklatur litbang pada Bappeda Kota Cilegon, maka peran litbang menjadi lebih strategis. Kegiatan litbang harus mampu memberikan solusi pemecahan permasalahan  Kota Cilegon, yang dapat dijadikan dasar dalam pengambilan kebijakan strategis di daerah, terutama dalam menghadapi berbagai peluang, tantangan dan permasalahan perkotaan yang ada.


 


Penelitian dan pengembangan sebagai wadah pemikiran (think tank) dan penggerak kegiatan kelitbangan dan inovasi di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon sesuai amanat Undang Undang Nomor  18 Tahun 2002 Tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan IPTEK serta amanat Permendagri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Kegiatan penelitian dan pengembangan diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan pembangunan dalam pengambilan kebijakan strategis daerah secara terarah, terkoordinasi, terpadu, dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.


Pada tahun 2017, telah dibangun suatu sistem informasi yang menghimpun, mengelola dan mensosialisasikan produk litbang secara terintegrasi (e-Litbang). Diharapkan melalui sistem ini, hasil litbang dapat tersosialisasikan kepada seluruh stakeholder terkait dan dapat ditindaklanjuti atau dimanfaatkan sesuai kebutuhan dan ketentuannya. Keberadaan sistem e-Litbang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas bidang litbang berdasarkan Perwal Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon, yang meliputi:


 


-          pemantauan, evaluasi dan pelaporan  lingkup penelitian dan pengembangan;


-          fasilitasi dan pengembangan inovasi daerah;


-          koordinasi, sinkronisasi dan kemitraan kelitbangan;


-          pengelolaan data dan peraturan kelitbangan;


-          kerjasama dan kemitraan lingkup penelitian dan pengembangan;


 


Dengan berubahnya SOTK, berimplikasi juga pada perubahan berbagai unsur didalamnya termasuk kegiatan kelitbangan. Berdasarkan hal tersebut, Bappeda Kota Cilegon, pada Tahun Anggaran 2018 akan melakukan kegiatan pengembangan Sistem Informasi Kelitbangan (e-litbang) sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang belum diakomodir pada sistem sebelumnya dan diharapkan dapat tercipta pemahaman yang sama tentang peran dan fungsi Litbang sehingga dapat mendorong terbentuknya jaringan penelitian dan pengembangan dalam upaya mencari alternative solusi terbaik dari permasalahan sebagai bahan rumusan kebijakan pimpinan daerah dalam rangka pembangunan Kota Cilegon yang berkelanjutan.


 



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana menurut pendapat anda tentang layanan di website ini?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA