large image
BAPPEDA SELENGGARAKAN SOSIALISASI PEDOMAN UMUM DPW KELURAHAN TAHUN ANGGARAN 2019
Kategori Berita | Diposting pada : 2018-02-19 -|- 02:34:00 oleh Admin
Bagikan Artikel ini :

CILEGON - Badan Perencanaan Pembangunan (Bapedda) Kota Cilegon menggelar sosialisasi Pedoman Umum DPW Kelurahan Tahun Anggaran 2019, yang diikuti oleh perwakilan aparatur Kecamatan, Kelurahan, OPD dan NGO se-Kota Cilegon di Aula Bappeda Kota Cilegon, Selasa (30/1). Dalam kesempatannya, Kepala Bappeda Kota Cilegon Ati Marliati saat membuka kegiatan mengatakan, sosialisasi Pedoman Umum DPW Kelurahan Tahun Anggaran 2019
yang digelar Bappeda tersebut memiliki manfaat yang sangat besar. Pasalnya, kata dia, dengan sosialisasi ini semua aparatur Kecamatan dan Desa diingatkan untuk melakukan pengelolaan keuangan Kelurahan dengan efektif, efisien dan tepat guna dan dapat dipertanggungjawabkan. "Sosialisasi ini tentu sangat bermanfaat guna mendukung terciptanya iklim pengelolaan Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan yang sesuai ketentuan perundang-undangan serta dilandasi prinsip akuntabilitas," katanya.


Kegiatan ini, ujarnya lagi, sangat penting diikuti oleh aparatur Kecamatan dan Kelurahan mengingat yang disampaikan oleh sejumlah narasumber nantinya akan banyak yang bersinggungan langsung dengan persoalan teknis pengelolaan keuangan yang sering dihadapi  aparatur Kelurahan di lapangan. "Kegiatan ini juga diharapkan dapat menjembatani kesulitan yang seringkali dihadapi aparatur Kelurahan, baik dalam pengelolaan maupun
laporannya," tukas Beliau. 


Diketahui, Dana Pembangunan Wilayah Kelurahan tahun Kota Cilegon dialokasikan sebesar 5% dari apbd dikurangi DAK yang merupakan alokasi anggaran yang pasti diberikan kepada kelurahan untuk pembangunan sarana dan prasarana local di tingkat kelurahan dan pemberdayaan masyarakat.


Pada prinsipnya pelaksanaan DPWKel terutama dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan. Oleh karenanya untuk kegiatan fisik, pembangunannya dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat, dan kegiatan non fisik lebih bersifat “memfasilitasi” kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh organisasi kemasyarakatan. 


Distribusi anggaran DPWKel sekitar 18% untuk dukungan layanan pemerintahan  (sarpras, sdm dan operasional), 38% untuk kegiatan non fisik (sosial, ekonomi dan pemerintahan), dan  44% untuk fisik. (abhra/dmr)



List Berita Lainnya
KONTAK
Klik Gambar di Bawah ini
POOLING

Bagaimana menurut pendapat anda tentang layanan di website ini?

Kurang
Cukup
Sangat Bagus
Tidak Tahu

Hasil Polling
DOKUMENTASI
SOSIAL MEDIA